Kategori
NEWS

Kapolri Minta Vaksinasi COVID-19 Dipercepat, Waspadai Varian Omicron

Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi Dipercepat...

Kapolri Minta Vaksinasi COVID-19 Dipercepat, Waspadai Varian Omicron – Varian Omicron adalah sebuah varian SARS-CoV-2, sebuah koronavirus yang menyebabkan Covid-19. WHO menyatakannya sebagai varian yang di waspadai dan menamakannya dari kata Yunani Omicron.

Selain percepatan vaksinasi, Sigit meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran varian Omicron, seiring dengan akselerasi vaksinasi agar terwujudnya kekebalan komunal.

“Tentunya kita harus lebih waspada tetap patuhi protokol kesehatan karena Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya. Sehingga akselerasi vaksinasi harus di lakukan terutama daerah yang vaksinasinya masih di bawah,” ucap Sigit dalam keterangan tertulisnya saat meninjau gelaran vaksinasi di Gorontalo, Kamis yang lalu.

1. Sigit sebut positivity rate dan BOR rumah sakit harus di pertahankan
Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi COVID-19 Dipercepat

Sigit menjelaskan pencapaian penanganan pandemik yang saat ini sudah baik seperti angka positivity rate, reproduksi dan BOR rumah sakit harus tetap di pertahankan. Dengan begitu, ia menyebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Ini menjadi tugas kita semua mencapai dan mengejar ketertinggalan ini dan mempertahankan pencapaian yang sudah di dapat berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat,” ujar Sigit.

2. Masyarakat di imbau jaga prokes saat Nataru
Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi COVID-19 Dipercepat

Sigit mengingatkan sebentar lagi akan masuk Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu, ia menekankan masyarakat harus tetap mematuhi prokes agar tidak terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

“Jadi kita jaga bersama dan ini pertaruhan kita. Pertaruhan menghadapi event besar yang di selenggarakan negara kita seperti penyelenggaraan presidensi G20. Bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan salah satunya itu bisa terjadi manakala kita betul-betul bisa kendalikan laju COVID-19,” papar Sigit.

3. Polri terus mengawal percepatan akselerasi vaksinasi untuk target 70 persen
Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi COVID-19 Dipercepat

Pada kesempatan itu, Sigit juga memantau secara langsung melalui sambungan virtual pelaksanaan vaksinasi serentak di wilayah Indonesia lainnya. Di antaranya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kepada Kapolda, Kapolres dan Forkopimda, Sigit menekankan soal percepatan akselerasi vaksinasi guna memenuhi target 70 persen.

“Kita masih punya waktu dua minggu. Jadi apa yang sudah menjadi target Pak Presiden yaitu pencapaian 70 persen tolong betul-betul di-push. Bagaimana rekan-rekan melakukan strategi-strategi lapangan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,” ujar Sigit.

Kategori
NEWS

WHO Tetap Menyarankan Masa Karantina 14 Hari Bagi Pasien COVID19

WHO Tetap Menyarankan Masa Karantina 14 Hari Bagi Pasien COVID19

WHO Tetap Menyarankan Masa Karantina 14 Hari Bagi Pasien COVID19 – Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan. Karantina di lakukan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi.

World Health Organization (WHO) tetap menyarankan masa karantina 14 hari bagi pasien COVID-19. Meski, kebanyakan pasien yang terinfeksi virus corona sembuh dalam waktu 5-7 hari setelah muncul gejala. Terlepas dari rekomendasi WHO, pada akhirnya negara adalah otoritas yang menentukan durasi karantina. Seperti Prancis, yang telah mempersingkat masa karantina menjadi tujuh hari bagi pasien COVID-19 yang sudah di vaksinasi lengkap.

Menurut Manajer Insiden WHO Abdi Mahamud, di negara dengan jumlah infeksi yang rendah, masa karantina yang lebih lama dapat membantu menjaga jumlah kasus serendah mungkin. Tetapi, dia memahami kebijakan itu akan menghambat perekonomian negara, sehingga mempersingkat karantina menjadi salah satu alasan yang dapat di benarkan.

Tanggapan WHO soal flumicron
Bikin Heboh, Israel Laporkan Kasus Pertama Infeksi COVID “Flurona” |

Di lansir dari Antara, Mahamud juga memberi tanggapan soal flumicron, yaitu penyakit yang di duga hasil kombinasi antara flu dengan COVID-19 varian Omicron. Menurutnya, kedua penyakit itu berasal dari virus yang berbeda, sehingga sangat kecil risiko keduanya bersatu sehingga membentuk virus baru.

Sampai 29 Desember 2021, WHO melaporkan kasus Omicron telah terdeteksi di sekitar 128 negara. Afrika Selatan, negara pertama kali Omicron di temukan, justru mengalami penurunan yang relatif cepat dan tingkat rawat inap dan kematian yang rendah.

Penelitian menunjukkan pasien COVID-19 tidak bergejala berat

Bikin Heboh, Israel Laporkan Kasus Pertama Infeksi COVID “Flurona” |

Kendati situasi di Afrika terbilang membaik, Mahamud menegaskan situasi di setiap negara berbeda-beda.

WHO bisa sedikit bernapas lega karena beragam studi menunjukkan bahwa pasien Omicron hanya menunjukkan gejala ringan, tidak separah pasien yang terpapar varian sebelumnya, termasuk Delta dan varian asli SARS-CoV-2.

“Kami melihat semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Omicron menginfeksi saluran pernapasan bagian atas. Tidak seperti varian lain yang menyebabkan pneumonia parah,” kata Mahamud di kutip dari Al Jazeera.

Ancaman lain Omicron, lahirkan varian baru yang lebih mematikan
WHO Tetap Rekomendasikan Pasien COVID-19 Dikarantina 14 Hari

Kendati tidak menunjukkan gejala parah, Mahamud menyoroti ancaman Omicron yang akan menjadi varian dominan dalam beberapa pekan mendatang. WHO Eropa memiliki pendapat serupa, semakin Omicron menyebar dan semakin sering bereplikasi, maka risiko Omicron melahirkan varian baru yang lebih mematikan semakin tinggi.

Mahamud juga menyoroti situasi di Denmark. Ketika varian Alpha membutuhkan dua pekan untuk melipatgandakan kasus, varian Omicron hanya butuh dua hari. “Dunia belum pernah menyaksikan penularan virus seperti itu,” katanya.

Kelompok Ahli Penasihat Strategi (SAGE) imunisasi WHO akan menggelar pertemuan pada 19 Januari 2022 untuk meninjau situasi tersebut. Topik yang akan di bahas adalah waktu booster, kombinasi vaksin dan komposisi vaksin ke depannya.

Seseorang di nyatakan selesai karantina apabila exit test pada hari kelima memberikan hasil negatif. Jika exit test positif, maka orang tersebut di nyatakan sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Jika exit test tidak di lakukan maka karantina harus di lakukan selama 14 hari.

Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

Kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus terkonfirmasi COVID-19 menggunakan gejala sebagai patokan utama:
1. Pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi di lakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
2. Pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi di lakukan selama 10 hari sejak muncul gejala di tambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Sehingga, untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 hari

Kategori
NEWS

Setahun Tragedi Kasus George Floyd, Keluarga Tuding Biden Ingkar Janji

Hal Ngeri Ini Dialami Polisi yang Injak Leher George Floyd hingga Tewas,  Hidup & Karirnya Berakhir - Tribun-timur.com

Setahun Tragedi Kasus George Floyd, Keluarga Tuding Biden Ingkar Janji – George Floyd adalah seorang lelaki kulit hitam Amerika yang tewas di bunuh dalam penangkapan setelah di duga mengeluarkan uang kertas palsu senilai $ 20 di Minneapolis.

Beberapa saat setelah penangkapan ketika di borgol. Ia di keluarkan dari kendaraan polisi, dipaksa ke trotoar dan di tahan oleh dua petugas polisi; seorang perwira senior kulit putih ketiga, Derek Chauvin, berlutut di leher Floyd selama hampir delapan menit.

Memperingati setahun tragedi kematian George Floyd, keluarga korban menuding Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah melanggar janjinya pada hari Selasa yang lalu. Waktu setempat. Sebelumnya, Biden telah menetapkan tenggat waktu pengesahan UU Reformasi Polisi di hari yang sama. Bagaimana awal ceritanya.

1. Para aktivis menilai Biden perlu berbuat banyak untuk mengesahkan UU tersebut
Setahun Kasus George Floyd, Keluarga Tuding Biden Langgar Janji

Di lansir dari BBC, adik perempuan dari George Floyd, Bridgett Floyd, menolak untuk bertemu dengan Biden yang mengatakan dia telah melanggar janji untuk memberlakukan UU Reformasi Polisi pada peringatan setahun kematian George Floyd. Hal inilah yang membuat Bridgett Floyd memilih untuk tidak pergi ke Washington, D.C serta memberikan pesan kepada Biden untuk menyiapkan orang-orang d pemerintahan. Biden sendiri telah menetapkan pada hari Selasa, 25 Mei 2021, waktu setempat sebagai batas tenggat waktu penetapan UU Reformasi Polisi.

Menurut Biden, pertempuran untuk jiwa Amerika telah menjadi dorongan dan konstan antara cita-cita Amerika bahwa kita semua di ciptakan setara dan kenyataan pahit bahwa rasisme telah memisahkan satu sama lain. Ia juga menambahkan bahwa dalam kondisi terbaik, cita-cita Amerika menang dan itu harus berkelanjutan. Namun, para aktivis mengatakan Biden perlu berbuat lebih banyak untuk membantu mengesahkan UU tersebut.

2. Setelah bertemu, Biden menilai keluarga George Floyd telah menunjukkan keberanian yang luar biasa
Setahun Kasus George Floyd, Keluarga Tuding Biden Langgar Janji

Biden, yang menjadikan keadilan rasial sebagai pusat kampanye menjelang Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 lalu serta mendapatkan dukungan kuat dari para pemilih Afrika-Amerika, mengeluarkan pernyataan setelah pertemuannya dengan pihak keluarga George Floyd. Ia mengatakan bahwa keluarga George Floyd telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, terutama putrinya yang masih kecil, Gianna, yang ia temui. Ia mengatakan bahwa Gianna menilai sosok ayahnya telah mengubah dunia seperti saat ini. Ia juga menghargai upaya itikad baik dari Partai Demokrat dan Partai Republik untuk mengeluarkan RUU yang berarti dari pihak Senat.

Sebelum bertemu Biden, keluarga George Floyd juga mengunjungi Gedung Capitol Hill untuk mendorong di berlakukannya UU Reformasi Polisi dalam pertemuan dengan anggota Kongres, termasuk Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Seorang anggota Partai Demokrat dan Ketua Negosiator DPR, Karen Bass, memperbarui komitmennya untuk berkompromi dengan Partai Republik.

3. Peringatan tragedi kematian George Floyd dilakukan di seluruh Amerika Serikat
Setahun Kasus George Floyd, Keluarga Tuding Biden Langgar Janji

Peringatan tragedi kematian setahun George Floyd berlangsung di seluruh Amerika Serikat pada hari yang sama. Walikota New York City, Bill de Blasio. Bergabung dengan aktivis hak-hak sipil Rev Al Sharpton berlutut dengan diam selama 9 menit 29 detik.

Di seluruh Amerika Serikat. Para demonstran berkumpul dalam gerakan protes Black Lives Matter di dekat Balai Kota di Los Angeles, Amerika Serikat. Begitu juga dengan di Minneapolis. Banyak orang berkumpul di persimpangan tempat Floyd menghembuskan napas terakhirnya, yang telah di ubah menjadi tempat situs peringatan.

Kategori
NEWS

Di Fiji, Pegawai PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Terancam Dipecat

 Di Fiji, Pegawai PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Terancam Dipecat

 

Mematahkan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19

Di Fiji, Pegawai PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Terancam Dipecat – Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, melarang warganya untuk bekerja jika belum di suntik vaksin COVID-19.

Kebijakan itu di berlakukan demi memerangi varian delta yang memiliki daya penularan tinggi. Tidak ada suntikan, maka tidak ada pekerjaan, kata Bainimarama sebagaimana dikutip dari AFP.

Secara lebih rinci, aturan yang berlaku di negara berpenduduk 930 ribu orang itu adalah setiap pegawai negeri sipil (PNS) harus mengajukan cuti jika mereka belum menerima suntikan vaksin dosis pertama.

1. Masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan
Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Apa Penyebab Masyarakat Semakin Abai  Protokol Kesehatan? Halaman all - Kompas.com

Selain itu, karyawan sektor swasta harus menerima vaksinasi COVID-19 pertamanya pada 1 Agustus 2021. Individu yang menolak di vaksinasi akan di denda, dan perusahaan yang tidak memfasilitasi vaksinasi akan di tutup.

“Yang paling aman sekarang adalah kebijakan pemerintah di tegakkan melalui hukum” ujar Bainimarama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Fiji sejak 2007.

Kebijakan tegas itu muncul ketika masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan. Seperti enggan menjaga jarak dan banyak yang tidak mengenakan masker, sehingga menyebabkan lonjakan penularan.

2. Varian delta menyebabkan lonjakan infeksi di Fiji
Apa Itu Varian Delta, Varian Virus Corona dari India yang Lebih Cepat  Menular? - Health Liputan6.com

Sejak COVID-19 di tetapkan sebagai pandemik hingga April 2021, Fiji belum mencatatkan kasus infeksi. Situasi itu berubah ketika varian delta mulai memasuki negara di kawasan pasifik itu. puncaknya terjadi pada 9 Juli 2021 ketika 860 orang di nyatakan positif virus corona dalam sehari. Di kutip dari Worldometer. Sejauh ini, Fiji telah mencatat 9.521 kasus positif dan 51 kematian. Varian delta mendorong fasilitas kesehatan untuk bekerja hingga titik maksimal.

Bainimarama menolak seruan untuk mengunci seluruh negara, dengan alasan ekonomi dan langkah itu di nilai tidak efektif di permukiman padat penduduk. “Penguncian keras, seperti yang di minta beberapa orang, tidak dapat di tegakkan secara ketat di mana-mana di Fiji dan para ahli kami memberi tahu kami bahwa itu tidak akan membunuh virus,” katanya.

3. Pemeri ntah akan tegas dalam kampanye vaksinasi dan protokol kesehatan
Di Fiji, PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipecat

Sebaliknya, Bainimarama telah memberlakukan penguncian lokal di zona merah infeksi, termasuk ibu kota Suva, sembari meluncurkan vaksin AstraZeneca. Hampir 340 ribu orang dewasa telah menerima suntikan pertama. Salah satu tantangan vaksinasi yang di hadapi Fiji adalah misinformasi dan hoaks seputar vaksin yang beredar di internet.

“Saya belum termagnetisasi atau terkelupas oleh vaksin, saya belum menerima tanda binatang atau makhluk lain, vaksin tidak memicu hal itu kepada siapa pun,” ujar dia. Mereka yang melanggar protokol kesehatan akan di denda di tempat.

“Akhir dari cobaan ini akan datang. Sampai itu terjadi, kita harus tetap waspada sampai lebih banyak dari kita terlindungi. Di vaksinasi, pakai masker, jaga jarak fisik dari orang lain,” tutup Bainimarama.

Kategori
NEWS

Perwakilan AS dan Rusia Akan Melakukan Pertemuan di Jenewa

Perwakilan AS dan Rusia Akan Melakukan Pertemuan di Jenewa

Perwakilan AS dan Rusia Akan Melakukan Pertemuan di Jenewa – Pembicaraan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tampaknya tidak berjalan baik-baik saja, kalau tidak mau dibilang berlangsung panas. Keduanya saling melempar ancaman terkait krisis yang terjadi di perbatasan Ukraina.

Dalam pembicaraan yang berlangsung selama 50 menit via telepon itu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Presiden Joe Biden bahwa hubungan antara kedua negara dapat runtuh jika AS menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas tindakannya di Ukraina. Ajudan Kremlin Yuri Ushakov mengatakan bahwa Putin mengatakan kepada Biden sanksi dapat menyebabkan kerusakan total dalam hubungan antara negara kedua negara.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam panggilan tersebut, mereka berdua membahas langkah lebih lanjut untuk meredakan ketegangan akibat ancaman dari Rusia. Menurut Gedung Putih, Presiden Biden mengatakan kepada Presiden Zelensky bahwa AS akan memberikan tanggapan secara tegas ketika Rusia melakukan invasi kepada Ukraina. Sampai saat ini, sekitar 100.000 tentara Rusia masih berada di dekat perbatasan Ukraina.

1. AS dan sekutu akan menanggapi dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina

Jalur untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia terus diusahakan, salah satunya dengan diplomasi. Perwakilan AS dan Rusia telah merencanakan pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Di sisi lain, AS secara tegas terus memberikan dukungan penuh terhadap Ukraina.

Dalam panggilan telepon antara Beden dan Zelensky yang terbaru, Reuters mengutip Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS “Presiden Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya akan merespons dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut.” Ketegangan antara Ukraina dengan Rusia telah menimbulkan ancaman perang besar jika hubungan panas keduanya tidak mereda.

Ukraina menuduh Rusia merencanakan invasi karena telah menumpuk ratusan ribu tentara di dekat perbatasannya. Tuduhan itu telah dibantah oleh Moskow. Mereka berulangkali mengatakan tidak memiliki rencana untuk menyerang Kiev. Mereka hanya ingin bahwa NATO tidak melebarkan pengaruh ke Eropa timur dengan menerima Ukraina sebagai anggotanya.

2. Ukraina menghargai dukungan dari AS

Meskipun harapan Ukraina dapat di terima keanggotaannya di NATO yang di pimpin oleh AS belum terwujud, tapi Washington dan para sekutunya telah memberi penegasan secara berulangkali bahwa mereka akan mendukung Ukraina yang berdaulat. AS bahkan telah mengalokasikan jutaan dolar untuk membantu Ukraina dengan memberikan pasokan senjata pertahanan jika Rusia benar-benar menyerang Kiev.

Di lansir CNN, Presiden Zelensky dalam unggahan media sosialnya memberikan penekanan penting atas pembicaraan yang terbaru dengan Presiden Biden. Dia mengatakan “menghargai dukungan yang tak tergoyahkan” dari mitranya itu. Panggilan telepon terbaru antara dua pemimpin itu juga membahas tindakan bersama antara Ukraina, AS dan negara mitra lain dalam upaya menjaga perdamaian Eropa, untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Mereka berdua juga membahas reformasi dan deoligarki.

3. Pembicaraan tingkat tinggi AS-Rusia
Dukung Ukraina, AS akan Respon Tegas Jika Diserang Rusia

Rusia telah mengajukan proposal kepada AS pada akhir tahun 2021, yang salah satu isinya adalah meminta NATO tidak menerima Ukraina menjadi anggotanya. Rusia merasa terancam jika Kiev nanti jadi anggota NATO, maka berbagai senjata canggih seperti rudal balistik dari aliansi atlantik utara bisa di tempatkan di negara itu sehingga secara langsung menimbulkan ancaman keamanan Rusia.

Selain itu, Rusia juga meminta jaminan keamanan berdasarkan hukum kepada AS dan NATO, dan berharap pembicaraan tentang proposal itu di lakukan dengan segera. Menurut RFERL, perwakilan AS dan Rusia akan melakukan pertemuan tingkat tinggi dalam tiga tahapan. Pertemuan pertama dari tahapan itu, akan di lakukan pada tanggal 9-10 Januari mendatang di Jenewa.

Tepat pada akhir tahun 2021, Presiden Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan panggilan yang berlangsung selama 50 menit. Dalam pembicaraan panjang itu, ajudan Kremlin Yury Ushakov mengatakan bahwa pihaknya puas dengan percakapan itu, yang umumnya konstruktif.

Putin sendiri di kabarkan mengatakan kepada Biden bahwa jika AS. Dan sekutunya menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Rusia atas ketegangan yang saat ini terjadi. Maka itu akan jadi kesalahan besar. Ancaman sanksi tersebut dapat menyebabkan hubungan Moskow. Dengan Washington mengalami kehancuran total.

Ajudan Kremlin Yuri Ushakov mengatakan bahwa Putin mengatakan kepada Biden sanksi dapat menyebabkan kerusakan total dalam hubungan antara negara kedua negara. Sebelumnya di wartakan jika Biden mengklaim telah menyampaikan ancaman tegas kepada Putin melalui telepon.

Pemimpin Amerika itu mengatakan Rusia akan membayar harga yang mahal jika melangkah masuk ke Ukraina lagi. Memperkuat pernyataan Biden, Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa AS. Akan merespons hika Rusia terus maju dengan invasi Ukraina.

Kategori
NEWS

KSPI Ancam Gelar Mogok Kerja Nasional,Proses Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI Ancam Gelar Mogok Kerja Nasional,Proses Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI Ancam Gelar Mogok Kerja Nasional,Proses Uji Materi UU Cipta Kerja – KSPI adalah Konfederasi Serikat Pekerja Nasional di Indonesia. Konfederasi ini di dirikan tahun 2003 dan memiliki hubungan dengan Konfederasi Serikat Pekerja Internasional. KSPI di bentuk melalui penggabungan beberapa serikat yang terdaftar di ICFTU.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal dalam orasinya di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin yang lalu 2020, menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika tidak, ia memastikan serikat buruh akan melakukan mogok kerja nasional. Jika pemerintah tidak batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja maka saya sampaikan sekeras-kerasnya, serukan mogok kerja.

1. KSPI tuntut kenaikan upah minimum 2021
Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Mogok Kerja Nasional Lagi

Said Iqbal juga meminta pemerintah segera menaikkan upah minimum 2021. Ia pun memberikan waktu dua minggu kepada serikat buruh, untuk menegosiasikan di tingkat perusahaan.

“Apabila tiga minggu perundingan tidak tercapai, maka deadlock. Buruh akan mogok kerja secara nasional yang akan lumpuhkan produksi di pabrik-pabrik. Berhenti kerja bahwa buruh tidak setuju Undang-Undang Omnibus Law dan UMP 2021 harus ada,” ujarnya.

2. Said Iqbal dan Andi Gani menyampaikan surat gugatan ke MK
Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Mogok Kerja Nasional Lagi

Aksi buruh di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini di ikuti ribuan buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) akan melakukan aksi serentak di 24 provinsi pada 2 November 2020.

Setelah orasi, Said Iqbal dan Andi Gani berjalan menuju Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan surat gugatan penolakan UU Cipta Kerja.

3. Demo akan berlanjut di depan DPR dan Kemenaker
Tolak UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Mogok Kerja Nasional Lagi

Selain 2 November 2020, demonstrasi akan di lanjutkan di DPR RI pada 9 November 2020, untuk menuntut di lakukannya legislatif review, dan 10 November 2020 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.

Kategori
NEWS

Sampai 7 Januari 2022, Karyawan Pertamina Ancam akan Mogok Kerja

Sampai 7 Januari 2022, Karyawan Pertamina Ancam akan Mogok Kerja

Sampai 7 Januari 2022, Karyawan Pertamina Ancam akan Mogok Kerja – Setelah ramai di beritakan respond Pertamina menanggapi ancaman karyawan akhirnya tanggapan Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) muncul tanggapan di media sosial yang menggunakan nama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)  hari rabu kemarin.

Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Di mana Hal tersebut telah  di tuangkan dalam surat pemberitahuan mogok kerja yang di tandatangani oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar dan Sekjen, Sutrisno pada beberapa waktu yang lalu. Dalam surat tersebut terdapat lima tuntutan.

“Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang di wakili oleh FSPPB”. Demikian poin pertama di kutip dari surat yang di unggah akun Instagram @fsppb_pertamina, Rabu kemarin.

1. FSPPB minta Erick pecat Nicke Widyawati

Karyawan Pertamina Ancam Mogok Kerja Mulai 29 Desember-7 Januari 2022

FSPPB juga menggelar aksi mogok kerja karena tuntutan agar Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di tolak. Di ketahui, Nicke Widyawati, adalah sosok yang masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes.

“Tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” ujarnya.

2. FSP BUMN menyayangkan aksi mogok kerja

Karyawan Pertamina Ancam Mogok Kerja Mulai 29 Desember-7 Januari 2022

Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Tri Sasono menyesalkan rencana Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

“Sebagai sesama serikat pekerja, kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja,” kata beliau.

Menurut Tri, tujuan serikat pekerja adalah memperjuangkan hak-hak normatif, khususnya kesejahteraan pekerja, dan bukan malah meminta pencopotan Dirut Pertamina.

Pergantian direksi di suatu BUMN, lanjutnya, bukan ranah FSPPB, namun hak pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. “Jangan melangkahi kewenangan Kementerian BUMN,” tambahnya.

3. Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri sebut aksi mogok kerja sarat politik

01-07-31-gedung-mpr-dpr-ri-_141101085845-455 - Kabarpolisi.com

Ancaman mogok tersebut juga di tanggapi oleh Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus. Ia mempertanyakan sikap dan ancaman FSPPB. Yang di nilainya sarat politik dari pada perjuangan normatif buruh.

Menurut Deddy, dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak secara gamblang menyebutkan hal-hal apa yang menjadi masalah antara Serikat Pekerja dengan Pertamina.

Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang di anggap merugikan pekerja. Sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu.

“Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak di setujui maka yang lama tetap di pakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran,” kata Deddy lewat keterangan tertulisnya.

Karena itu, Deddy mengatakan pihaknya merasa ancaman mogok itu adalah manuver politik belaka. Sebab terkesan Serikat Pekerja ingin menyandera jajaran Direksi Pertamina di saat memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini,” kata Deddy.

Dia menganalisa tujuan utama ancaman mogok adalah menuntut pergantian Direktur Utama. Hal itu menjadi satu dari 3 tuntutan. Dua lainnya adalah mengenai PKB dan Hubungan Industrial.

Oleh karena itulah Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar elite Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya. Yang mereka tuntut sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.

Kategori
NEWS

Sederet Fakta Soal Krisis Migran di Perbatasan Polandia-Belarusia

Sederet Fakta Soal Krisis Migran di Perbatasan Polandia-Belarusia

Sederet Fakta Soal Krisis Migran di Perbatasan Polandia-Belarusia –  Krisis perbatasan Polandia dan Belarusia selama berbulan-bulan telah memicu perselisihan geopolitik.

Polandia, negara yang berbatasan langsung dengan Belarusia, tidak mengizinkan para migran memasuki negaranya. Mereka kini terjebak di tengah suhu beku dan tidak bisa mengakses kebutuhan dasar, termasuk makanan dan kesehatan.

UE menuding Belarusia dengan sengaja mengumpulkan para migran dari Timur Tengah dan Afrika, seraya mengimingi mereka bisa memasuki negara Eropa barat.

1. Awal mula krisis
5 Fakta Krisis Migran Polandia-Belarusia, Picu Ketegangan di Uni Eropa

Pada awal 2021. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengutuk sanksi yang diberikan UE. Blok tersebut menghukum Belarusia atas pengalihan paksa jet penumpang pada Mei 2021 dan penangkapan jurnalis bernama Roman Protasevich.

Beberapa bulan sebelumnya, UE dan Amerika Serikat (AS) menghukum pemerintahan Lukashenko karena menindak perbedaan pendapat pada pemilihan umum 2020. Sengketa itu dikarenakan keinginan Lukashenko mengamankan periode keenamnya. Sehingga memicu protes massal anti-pemerintah.

Sebagai bentuk protes, lelaki berusia 67 tahun itu mengumumkan kebijakan Belarusia yang tidak akan mencegah migran dan pengungsi tanpa dokumen untuk mencapai UE. Belarusia beralasan pemerintahnya tidak memiliki cukup dana untuk membendung arus pengungsi sebagai imbas sanksi UE.

Sejak itu, negara anggota UE yang berbatasan dengan Belarusia, termasuk Lithuania, Latvia dan Polandia, telah melaporkan peningkatan tajam terkait jumlah orang yang mencoba melintasi perbatasannya.

2. Ribuan migran mendirikan kemah di perbatasan Belarusia
5 Fakta Krisis Migran Polandia-Belarusia, Picu Ketegangan di Uni Eropa

Diperkirakan 3.000 hingga 4.000 migran dan pengungsi. Kebanyakan berasal dari Timur Tengah dan Afghanistan. Mendirikan kemah di Belarusia yang berbatasan langsung dengan Polandia. Mereka tinggal di sana karena tidak diizinkan Polandia memasuki UE. Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan atas kesejahteraan para pengungsi.

3. Uni Eropa sebut Belarusia sengaja kumpulkan pengungsi di perbatasan Polandia
5 Fakta Krisis Migran Polandia-Belarusia, Picu Ketegangan di Uni Eropa

UE menuding pemerintah Belarusia sengaja membujuk para migran dan pengungsi untuk memasuki Eropa melalui negaranya. UE menuduh Belarusia menjadikan para pengungsi sebagai ‘senjata hibrida’ dan menyebut Lukashenko sebagai ‘gangster’ karena berbohong kepada para pengungsi.

Lukashenko menyangkal tuduhan itu dan menuduh UE melanggar HAM. Dengan menolak perjalanan yang aman bagi para pengungsi, bertentangan dengan aturan suaka internasional.

Kategori
NEWS

Tentara yang Kabur ke Belarusia Kini Diinvestigasi oleh Pihak Polandia

Tentara yang Kabur ke Belarusia Kini Diinvestigasi oleh Pihak Polandia

Tentara yang Kabur ke Belarusia Kini Diinvestigasi oleh Pihak Polandia – Seorang tentara Polandia melarikan diri dan masuk secara ilegal ke wilayah Belarusia pada Kamis kemarin. Bahkan, personel militer itu salah satu dari ribuan tentara yang di kirimkan ke perbatasan Polandia-Belarusia untuk menghadang serbuan migran asal Timur Tengah.

Karena hal tersebut Kantor Kejaksaan Białystok di Polandia pada Sabtu kemarin telah membuka investigasi kepada tentara yang melarikan diri ke Belarusia. Bahkan, tentara bernama Emil Czeczko itu sudah mengungkapkan kekerasan yang di lakukan militer Polandia kepada migran.

Beberapa bulan terakhir, Polandia dan Belarusia tengah bersitegang terkait kedatangan ribuan migran Timur Tengah di perbatasan kedua negara. Selama ini, Uni Eropa terus menyalahkan Belarusia yang di duga sengaja mendatangkan migran untuk masuk ke teritorinya.

1. Tentara yang membelot bisa di kenai hukuman 10 tahun penjara

Polandia Investigasi Tentara yang Kabur ke Belarusia

Di lansir dari Belsat, berdasarkan aturan hukum di Polandia menyebutkan bila personel militer yang melarikan diri ke luar negeri dapat di kenakan hukuman hingga 10 tahun penjara. Sementara, pihak Kejaksaan Białystok mengungkapkan jika akan menuntut dan menangkap tentara pembelot.

Menurut keterangan dari Kolonel Radoslaw Wiszenko yang merupakan dalam jaksa urusan militer di Bialystok mengungkapkan investigasi sudah di lakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus ini.

“Investigasi yang sudah di lakukan di tempat tinggal tentara dan semua data sudah di ambil. Ini akan menjadi subjek dari investigasi, di mana upaya pengkhianatan di rencanakan atau ini hanyalah keputusan mendadak” ujar Wiszenko.

Beberapa hari lalu, Polandia memang sudah mengonfirmasi hilangnya seorang tentara dari Resimen Artileri ke 11 yang berjaga di perbatasan. Bahkan, pelaku di sebut bermasalah dan beberapa hari lagi akan di pulangkan dari posnya.

2. Skrzypczak sebut tentara yang membelot layak di hukum mati

Seorang petinggi militer Polandia bernama Jenderal Waldemar Skrzypczak juga turut mengkritisi masalah ini dan mengungkapkan bila Emil Czeczko telah melakukan tindakan terburuk dalam hidupnya dan justru memilih untuk membelot kepada musuh.

“Apabila saya membaca media hari ini mengenai Kantor Kejaksaan yang membuka investigasi kasus dan akan menghadapi hukuman maksimum 10 tahun penjara. Saya ingin tahu apa yang di maksud” ungkap Skrzypczak.

“Menurut saya, para pembelot harus mendapatkan satu hukuman, yakni hukuman mati dan tidak ada diskusi apapun terkait itu. Sebuah peluru bersarang di kepalanya dan sudah selesai” tambahnya, di kutip dari RT.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Polandia telah mengumumkan pencopotan tiga komandan akibat adanya tentara Polandia yang melarikan diri ke Belarusia. Sedangkan pencopotan ini di tujukan kepada komandan artileri, peleton dan komandan divisi di Węgorzewo, di lansir dari Belsat.

3. Czeczko sudah mendaftar perlindungan hak dan status pengungsi ke Belarusia

Di laporkan dari BelTA, tentara Polandia bernama Emil Czeczko itu sudah mendaftarkan ke Sistemnaya Pravozaschita atau Sistem Perlindungan HAM untuk mendapatkan perlindungan hak asasi sekaligus mendapatkan status pengungsi.

Komite Investigasi Belarusia juga akan memverifikasi dokumen terkait fakta. Dan kebenaran yang di katakan oleh Czeczko dalam wawancara di sebuah stasiun televisi Belarus. Tim investigasi juga akan mengevaluasi semua tindakan kriminal yang di lakukan oleh aparat keamanan dan tentara Polandia.

Sementara itu, media Polandia mengungkapkan bila cerita dari Czeczko terkait kasus kematian di perbatasan. Hal tersebut hanyalah karangan dari Belarusia di tengah masalah krisis migran. Pasalnya, Belarusia terus menyalahkan Polandia terkait dugaan kekerasan terhadap para migran yang ada di perbatasan.

Sebaliknya, Polandia juga terus menyalahkan Belarusia yang telah melangsungkan hybrid war dengan menerbangkan migran dari negara bermasalah dan membawa migran tersebut ke perbatasan, dikutip dari laman RT.

Kategori
NEWS

Penyebaran Varian Omicron di Inggris Sebabkan 12 Orang Meninggal

Penyebaran Varian Omicron di Inggris Sebabkan 12 Orang Meninggal

Penyebaran Varian Omicron di Inggris Sebabkan 12 Orang Meninggal – Wakil Perdana Menteri Inggris, Dominic Raab, menjelaskan bahwa 12 orang udah meninggal dunia akibat terpapar varian COVID-19 Omicron di negaranya. Raab menambahkan, setidaknya ada 104 orang di rawat di rumah sakit akibat varian yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan ini.

Kendati begitu, pemerintah selalu kekeh bersama dengan rencananya untuk tidak memberlakukan pembatasan menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Saya tidak mampu memberi tambahan jaminan yang keras dan cepat. Dalam menilai situasi, kami terlampau tergantung terhadap knowledge faktual. Akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk menilai ancaman dari Omicron,” kata Raab.

1. Sulit untuk menerapkan kembali pembatasan

12 Orang Meninggal Akibat Varian Omicron di Inggris

Para pejabat Inggris telah memperingatkan, permintaan rawat inap dapat mencapai level tertinggi tertinggi akibat lonjakan infeksi yang terjadi baru-baru ini.

Keputusan apapun untuk mencegah penularan akan menjadi obyek kritik bagi Perdana Menteri Boris Johnson. Sebelumnya, dia telah di kritik karena tahun lalu kedapatan mengikuti pesta bersama staf-stafnya di tengah kebijakan pembatasan yang pertama.

Di sisi lain, Johnson juga mengalami pemberontakan di Parlemen pekan lalu, ketika anggota parlemen dari partainya sendiri menentang kebijakan pengetatan COVID-19.

Mau tidak mau, Johnson harus bergantung dengan dukungan dari oposisi utama Partai Buruh, jika ingin membuat aturan yang kembali mewajibkan masyarakat untuk memakai masker di tempat umum.

2. Rekor infeksi COVID-19 terbaru: 92 ribu orang positif

Jerman Cetak Rekor Covid, 39 Ribu Kasus Sehari

Di lansir dari Worldometer, infeksi pandemik COVID-19 di Inggris mencapai lebih dari 11,3 juta kasus pada hari Senin kemarin.

Pada hari Jumat kemarin, Inggris mencatatkan rekor infeksi harian tertinggi, yaitu 92.288 orang terpapar corona dalam sehari.

Kendati begitu, para pejabat dan menteri masih menampik apabila lonjakan kasus di sebabkan oleh varian Omicron dan menyebabkan gelombang pandemik terbaru.

3. WHO sebut Omicron telah terdeteksi di 89 negara

Varian Omicron Terdeteksi di 89 Negara, WHO: Omicron Menyebar dengan Sangat  Cepat - Tribunnews.com Mobile

World Health Organization (WHO) melaporkan COVID-19 varian Omicron telah terdeteksi di 89 negara. WHO juga mengabarkan varian Omicon menyebar cepat di tempat-tempat dengan kekebalan populasi yang tinggi.

Hasil penilaian WHO menunjukkan kasus Omicron berlipat ganda setiap 1,5 sampai tiga hari di negara-negara dengan penularan komunitas, yang berarti transmisi Omicron tidak semata-mata dari luar negeri.

WHO turut memperingatkan Omicron akan segera menyusul Delta sebagai varian dominan di 89 negara tersebut.

Sama seperti Inggris, WHO juga belum memiliki data definitif terkait ancaman varian Omicron dan sejauh mana varian ini menurunkan efikasi vaksin.

Sebaliknya, sejumlah negara di Eropa justru mulai menerapkan kebijakan pembatasan meski diwarnai protes, salah satunya adalah Belanda.