Referendum terkait Isu-isu LGBT, Disetujui Oleh Parlemen Hungaria
Referendum terkait Isu-isu LGBT, Disetujui Oleh Parlemen Hungaria – Hungaria adalah sebuah negara terkurung daratan di Eropa tengah. Negara ini terletak pada Basin Carpathia dan berbatasan dengan Austria di sebelah barat, Slowakia. Di sebelah utara, Ukraina di sebelah timur, Rumania di sebelah tenggara, Kroasia dan Serbia di sebelah selatan, Slovenia di sebelah barat daya. Dalam bahasa setempat, negara ini di kenal sebagai daerah Magyar.
Hungaria membentuk kumpulan Visegrád bersama Polandia, Slowakia dan Republik Ceko. Kota terbesar dan ibu kotanya adalah Budapest. Hungaria juga termasuk anggota NATO, Uni Eropa, Organisasi Kerja sama dan Perkembangan Ekonomi, dan Perjanjian Schengen. Bahasa resminya adalah bahasa Hongaria, yang merupakan bahasa non-Indo-Eropa yang paling banyak di tuturkan di Eropa.
Parlemen Hungaria pada hari Selasa kemarin menyetujui tindakan pemerintah yang ingin mengadakan referendum pada tahun depan mengenai isu-isu tentang LGBT. Langkah pemerintah ini di pandang kelompok LGBT dan kritikus pemerintah sebagai tindakan terbaru untuk membatasi LGBT di Hungaria.
1. Pertanyaan dalam referendum
Melansir dari RFE/RL, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Balazs Orban mengatakan kepada parlemen referendum ini di usulkan agar warga memiliki kesempatan untuk menetukan sikap mereka terhadap isu-isu mengenai propaganda gender.
Wakil menteri juga mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak membiarkan propaganda LGBT di sekolah yang di lakukan dengan bantuan LSM dan media, tanpa adanya persetujuan orang tua.
Dalam persetujuan untuk mengadakan referendum ini anggota parlemen oposisi abstain dari pemungutan suara, sehingga anggota partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban dapat lebih mudah menyetujui. Parlemen sepakat ada empat pertanyaan akan tersedia dalam referendum ini, pertanyaan mengenai program pendidikan seks di sekolah dan penyajian konten seksual di media.
Pertanyaan yang akan muncul adalah mengenai dukungan terhadap pelajaran orientasi seksual untuk anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua, serta apakah mendukung informasi mengenai perubahan gender untuk anak di bawah umur.
Yang lainnya adalah mengenai apakah mendukung konten media mengenai seksual untuk anak di bawah umur, yang dapat mempengaruhi mereka tidak perlu di batasi. Pertanyaan terakhir adalah apakah mendukung tampilan konten media yang sensitif mengenai gender untuk anak di bawah umur.
2. Hungaria memiliki undang-undang yang di anggap membatasi LGBT
Melansir dari iNews, pemerintah Hungaria pada bulan Juni telah mengesahkan undang-undang yang melarang tampilan atau promosi terhadap homoseksualitas atau perubahan gender dalam materi yang tersedia untuk anak di bawah umur. Aturan itu termasuk dalam undang-undang yang di buat untuk menjatuhi hukuman yang lebih keras bagi pelaku pedofilia.
Kehadiran undang-undang itu telah memicu protes oleh kelompok hak asasi manusia dan pendukung LGBT, menganggap hukum itu memberikan stigma kepada orang-orang LGBT dan membatasi hak-hak mereka, yang menempatkan orang-orang LGBT dalam risiko.
Dalam argumennya pemerintah Hungaria mengatakan langkah-langkah tersebut di terapkan untuk melindungi anak-anak dari propaganda homoseksual. Dan menyerahkan keputusan tentang pendidikan seksual anak-anak hanya kepada orang tua.
Aturan ini juga di tentang oleh banyak negara Uni Eropa (UE) yang menganggapnya sebagai homofobia. Pada bulan Juni, para pemimpin Eropa telah menentang hukum tersebut dalam debat dengan Orban di KTT UE. Pada saat itu, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte meminta Hungaria untuk meninggalkan blok tersebut.
Terkait undang-undang itu UE telah meluncurkan dua proses hukum terpisah terhadap Hungaria atas apa yang di sebutnya pelanggaran hak-hak LGBT. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen sebelumnya menyebut tindakan pemerintah Orban “memalukan”. Ia mengatakan hukum itu mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual mereka dan bertentangan dengan nilai-nilai yang di anut UE.
3. Referendum dapat di lakukan pada hari yang sama saat pemilu nasional
Melansir dari Associated Press, dalam aturan di Hungaria referendum mengenai isu-isu LGBT ini dapat di laksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan nasional yang di jadwalkan pada musim semi tahun 2022. Orban dan partainya Fidesz di perkirakan akan menghadapi persaingan terberat mereka sejak berkuasa pada 2010.
Pemerintah mengatakan pemungutan suara yang bersamaan dengan pemilu parlemen ini di lakukan untuk menghemat biaya. Namun, bagi pengkritik pemerintah menganggap pemerintah memanfaatkan pemungutan suara tentang masalah LGBT ini sebagai promosi kebijakan yang di danai publik.
Para penentang sikap pemerintah terhadap LGBT ini mengatakan Fidesz telah meningkatkan kampanye penolakan LGBT. Sebagai bagian menegakkan nilai-nilai Kristen dan melawan liberalisme Barat. Hungaria juga telah memblokir migran dari transit dan menutup institusi media liberal milik swasta.
Pada hari Senin, kepala kantor kabinet Orban, Antal Rogan, mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah akan melakukan kampanye besar menjelang referendum. Untuk meyakinkan pemilih tidak mendukung LGBT.