Polisi Tutup Jalan Sekitar Monas saat 10 Ribu Buruh Demo Depan Istana
Polisi Tutup Jalan Sekitar Monas saat 10 Ribu Buruh Demo Depan Istana – Sebanyak 10 ribu buruh bakal menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Balai Kota DKI Jakarta terhadap hari ini, Rabu.
Untuk mengantisipasi kepadatan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya bakal laksanakan rekayasa selanjutnya lintas dengan menutup jalur di sekitar Monas.
“Di tutup sejak seputar Patung Kuda,” ujar Sambodo saat di wawancara, pada hari Rabu ini.
1. Unjuk rasa di depan MK akan meminta penjelasan soal UU Ciptaker
Dalam unjuk rasa ini, buruh menuntut kenaikan Upah Minimal Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sekaligus mempertanyakan amar keputusan yang dibacakan para Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, demo di Jakarta akan berpusat di tiga titik, yakni di depan Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta.
“Di MK peserta aksi akan menyampaikan surat meminta penjelasan MK terhadap keputusannya terkait uji formil UU Cipta kerja,” kata Said dalam konferensi pers, Selasa.
2. Aksi di lakukan secara serempak di berbagai daerah
Selain di Jakarta, Said mengatakan, demonstrasi buruh juga akan di lakukan secara serempak di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan, aksi menuntut kenaikan UMP ini merupakan aksi damai.
“Secara serempak pada 8 Desember 2021, setiap daerah tetap melakukan aksi di Banten, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jogja (Yogyakarta), Aceh, Sumatra Utara, Riau. Bangkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku. NTB dan daerah lainnya di Indonesia,” kata dia.
3. Buruh juga bakal menagih janji Anies
Sementara, terkait demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Said mengatakan, buruh siap menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan meninjau ulang Surat Keputusan (SK) terkait UMP.
“Hanya satu yang kami minta kepada Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Bswedan. Yaitu menagih janjinya yang secara terbuka telah di sampaikan bahwa UMP DKI akan di tinjau ulang,” kata Said.
Selain itu, Said berharap, Anies telah merevisi SK terkait UMP tersebut dan membacakannya hari ini.
“Harapan yang ingin kami sampaikan adalah Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah merevisi UMP DKI. Dan mengumumkan nilai kenaikannya,” harap Said.