Pemerintah Nigeria Mencabut Larangan Penggunaan Media Sosial Twitter
Pemerintah Nigeria Mencabut Larangan Penggunaan Media Sosial Twitter – Nigeria mencabut larangan bagi Twitter untuk beroperasi mulai 12 Januari tengah malam setelah platform media sosial itu setuju untuk membuka kantor lokal di Nigeria.
Menurut , salah seorang pejabat senior pemerintah Nigeria, Rabu 12 Januari, kesepakatan ini menjadi salah satu di antara perjanjian lainnya dengan pihak berwenang di negara Afrika Barat tersebut.
Pemerintah Nigeria menangguhkan Twitter pada 4 Juni 2021 setelah menghapus postingan dari Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari, yang mengancam akan menghukum para separatis regional. Perusahaan telekomunikasi kemudian memblokir akses ke pengguna di Nigeria.
Pihak Twitter belum berkomentar terkait keputusan pemerintah Nigeria itu
Dilansir dari BBC, keputusan mencabut larangan yang dilakukan pemerintah Twitter membuat pihak Twitter masih belum memberikan komentar hingga saat ini.
Direktur Jenderal Badan Teknologi Nigeria serta Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (NITDA), Kashifu Inuwa Abdullahi, membuat pengumuman tersebut dan dia ditugaskan sebagai Ketua Komite Teknis Nigeria-Twitter Engagement yang dibentuk oleh pemerintah Nigeria untuk mengawasi pembicaraan antara negara Afrika Barat dan Twitter.
Ia mengatakan persetujuan itu diberikan menyusul memo yang ditulis oleh Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Nigeria kepada Presiden Nigeria, Muhammadu BUhari. Pernyataan itu mengungkapkan bahwa larang tersebut akan segera di cabut ini tengah malam waktu setempat.
Abdullahi juga mencaytat dalam pernyataannya bahwa Twitter telah setuju untuk menetapkan badan hukum di Nigeria selama kuartal pertama tahun 2022 ini.
Pembentukan badan hukum TWitter, menurut pernyataan itu, adalah langkah pertama raksasa media sosial dalam menunjukkan komitmen jangka panjangnya ke Nigeria.
Media sosial Twitter sendiri di kenal populer di kalangan sebagian besar warga Nigeria serta platform tersebut di gunakan sebagai alat mobilisasi.
Itu merupakan salah satu dari 3 permintaan yang di penuhi oleh Twitter dari Nigeria
Itu merupakan salah satu dari 3 permintaan di mana Nigeria menilai Twitter telah gagal memenuhi untuk memulihkan operasi perusahaan di negara itu beberapa bulan setelah larangan.
Selain mendirikan kantor lokal atau badan hukum di negara tersebut, permintaan lain yang belum terpenuhi adalah membayar pajak secara lokal dan bekerja sama dengan pemerintah Nigeria untuk mengatur konten serta tweet berbahaya.
Tampaknya pemerintah Nigeria telah membuat kemajuan dengan permintaan tersebut. Menurut pernyataan yang di keluarkan oleh pemerintah Nigeria, Twitter juga akan menunjuk perwakilan negara untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Nigeria bila di perlukan.
Selain itu, Twitter telah setuju untuk mematuhi kewajiban pajak yang berlaku pada operasinya di bawah hukum Nigeria. Dan setuju mendaftarkan Nigeria di Portal Dukungan Mitra dan Penegakan Hukumnya.
Portal tersebut akan berfungsi sebagai media bagi staf Twitter . Dan Nigeria untuk mengelola konten terlarang yang melanggar aturan komunitas Twitter. Serta lembaga penegak hukum Nigeria dalam menyampaikan laporan jika Twitter melanggar undang-undang di Nigeria.
Pelarangan Twitter bermula ketika Twitter menghapus postingan yang di buat Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari
Pada bulan Juni 2021 lalu, Nigeria mengambil keputusan kontroversial dengan menangguhkan Twitter. Setelah perusahaan tersebut menghapus postingan kontroversial yang di buat oleh Presiden Nigeria. Muhammadu Buhari, yang mengancam akan menghukum para separatis regional.
Jaringan telepon seluler setempat saat itu memblokir akses setelah di perintahkan untuk melakukannya, tetapi beberapa pengguna menghindari larangan tersebut.
Beberapa pengguna melihat postingan yang di buat Presiden Nigeria yang mengacu pada perang saudara Nigeria. Sekitar 4 dekade lalu, sebagai ancaman terselubung terhadap gerakan pemisahan diri di tetangga negara itu.
Pemerintah Nigeria menilai penghapusan cuitan tersebut di nilai mengecewakan, tetapi bukan satu-satunya alasan untuk penangguhan sementara.
“Ada banyak masalah dengan platform media sosial di Nigeria, di mana informasi yang salah. Dan berita palsu menyebar memiliki konsekuensi kekerasan di dunia nyata.” ungkap pernyataan dari pemerintah Nigeria saat itu yang di lansir dari BBC.
Sekitar bulan Oktober 2021 lalu, Presiden Nigeria selama pidato kepresidenannya yang di siarkan televisi setempat. Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-61 Nigeria, mengatakan larangan itu hanya akan di cabut. Jika raksasa media sosial itu memenuhi persyaratan tertentu.
Juru bicara Twitter mengatakan diskusi dengan pemerintah Nigeria di lakukan dengan hormat. Dan produktif karena berharap untuk melihat layanan Twitter segera di pulihkan.
Keputusan itu di buat setelah Twitter setuju memenuhi semua persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah Nigeria, menurut pernyataan pemerintah melansir CNN. Kondisi tersebut termasuk “mengelola publikasi terlarang sesuai dengan hukum Nigeria” dan menangani masalah operasi dan pajak.
Juni lalu, pemerintah Nigeria menangguhkan operasi Twitter di negara itu. Menuduh raksasa media sosial Amerika Serikat (AS) itu mengizinkan platformnya di gunakan.