Warga Sipil Myanmar Lakukan Demo, Tolak Utusan Khusus dari ASEAN
Warga Sipil Myanmar Lakukan Demo, Tolak Utusan Khusus dari ASEAN – Ratusan orang yang tergabung di dalam group penduduk sipil Myanmar menampik penunjukan utusan khusus oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Mereka menyatakan organisasi regional mestinya berkonsultasi dengan penentang junta yang berkuasa dan pihak-pihak lain.
Di kutip dari laman apk idn poker, para menteri luar negeri ASEAN, pada hari Rabu kemarin, menunjuk Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Dia di tugasi untuk mencoba menyelesaikan krisis di Myanmar dengan membuka dialog dan mengawasi bantuan kemanusiaan.
“CSO Myanmar (organisasi penduduk sipil) mengutarakan kekecewaan yang mendalam terhadap ASEAN dan kurangnya sistem pengambilan keputusan yang inklusif dan kelambanan mereka di dalam hadapi lebih dari satu kejahatan paling keji yang di jalankan di kawasan itu,” demikian isikan pernyataan berasal dari 413 group penduduk sipil, pada hari Jumat kemarin.
1. Menuntut NUG di libatkan dalam penunjukan utusan Myanmar
Pemerintah yang di pimpin oleh panglima militer dan perdana menteri Min Aung Hlaing telah menyetujui penunjukan sang utusan, menurut laporan tempat yang di kendalikan pemerintah.
Kelompok-kelompok penduduk Myanmar selanjutnya mendesak agar Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) yang di bentuk oleh penentang junta, termasuk perlu di ajak berkonsultasi berkenaan penunjukan tersebut. Belum ada komentar dari NUG berkenaan penunjukan utusan itu.
Baik Sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam belum berkomentar.
2. Penunjukan utusan khusus ASEAN dan lima poin konsensus
Utusan khusus ASEAN yang baru di tunjuk ini bertugas untuk memfasilitasi dialog pada pihak-pihak terkait, yaitu junta militer bersama dengan NUG yang merupakan pemerintahan bayangan.
NUG di isi oleh politikus Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang sukses memenangkan pemilu November 2020. Di sisi lain, junta menuding NLD sebagai organisasi terorisme karena menyulut aksi kerusuhan di sejumlah tempat.
ASEAN berharap Myanmar berkomitmen untuk berikan akses penuh kepada utusan khusus di dalam menggerakkan tugasnya.
Para menlu ASEAN udah mengesahkan joint communique dari ASEAN Ministerial Meeting (AMM). Dan paragraf 93 yang sempat menyebabkan pengesahan di tunda. Selama pembahasan yang lumayan alot tersebut, negara-negara ASEAN kompak melihat pelaksanaan lima poin konsensus sebagai hal yang mendesak.
3. Ratusan orang tewas selama aksi protes menentang junta militer yang mengambil alih pemerintahan
Myanmar berada dalam kekacauan politik sejak tentara pada 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintah sipil terpilih Aung San Suu Kyi.
Sudah ratusan orang tewas ketika militer menindak aksi protes oposisi, dan dalam bentrokan antara tentara. Dan pasukan pertahanan masyarakat setempat yang bersenjata ringan. Juga sering berkumpul secara mendadak.