Kategori
NEWS

Di Fiji, Pegawai PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Terancam Dipecat

 Di Fiji, Pegawai PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Terancam Dipecat

 

Mematahkan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19

Di Fiji, Pegawai PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Terancam Dipecat – Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, melarang warganya untuk bekerja jika belum di suntik vaksin COVID-19.

Kebijakan itu di berlakukan demi memerangi varian delta yang memiliki daya penularan tinggi. Tidak ada suntikan, maka tidak ada pekerjaan, kata Bainimarama sebagaimana dikutip dari AFP.

Secara lebih rinci, aturan yang berlaku di negara berpenduduk 930 ribu orang itu adalah setiap pegawai negeri sipil (PNS) harus mengajukan cuti jika mereka belum menerima suntikan vaksin dosis pertama.

1. Masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan
Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Apa Penyebab Masyarakat Semakin Abai  Protokol Kesehatan? Halaman all - Kompas.com

Selain itu, karyawan sektor swasta harus menerima vaksinasi COVID-19 pertamanya pada 1 Agustus 2021. Individu yang menolak di vaksinasi akan di denda, dan perusahaan yang tidak memfasilitasi vaksinasi akan di tutup.

“Yang paling aman sekarang adalah kebijakan pemerintah di tegakkan melalui hukum” ujar Bainimarama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Fiji sejak 2007.

Kebijakan tegas itu muncul ketika masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan. Seperti enggan menjaga jarak dan banyak yang tidak mengenakan masker, sehingga menyebabkan lonjakan penularan.

2. Varian delta menyebabkan lonjakan infeksi di Fiji
Apa Itu Varian Delta, Varian Virus Corona dari India yang Lebih Cepat  Menular? - Health Liputan6.com

Sejak COVID-19 di tetapkan sebagai pandemik hingga April 2021, Fiji belum mencatatkan kasus infeksi. Situasi itu berubah ketika varian delta mulai memasuki negara di kawasan pasifik itu. puncaknya terjadi pada 9 Juli 2021 ketika 860 orang di nyatakan positif virus corona dalam sehari. Di kutip dari Worldometer. Sejauh ini, Fiji telah mencatat 9.521 kasus positif dan 51 kematian. Varian delta mendorong fasilitas kesehatan untuk bekerja hingga titik maksimal.

Bainimarama menolak seruan untuk mengunci seluruh negara, dengan alasan ekonomi dan langkah itu di nilai tidak efektif di permukiman padat penduduk. “Penguncian keras, seperti yang di minta beberapa orang, tidak dapat di tegakkan secara ketat di mana-mana di Fiji dan para ahli kami memberi tahu kami bahwa itu tidak akan membunuh virus,” katanya.

3. Pemeri ntah akan tegas dalam kampanye vaksinasi dan protokol kesehatan
Di Fiji, PNS yang Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipecat

Sebaliknya, Bainimarama telah memberlakukan penguncian lokal di zona merah infeksi, termasuk ibu kota Suva, sembari meluncurkan vaksin AstraZeneca. Hampir 340 ribu orang dewasa telah menerima suntikan pertama. Salah satu tantangan vaksinasi yang di hadapi Fiji adalah misinformasi dan hoaks seputar vaksin yang beredar di internet.

“Saya belum termagnetisasi atau terkelupas oleh vaksin, saya belum menerima tanda binatang atau makhluk lain, vaksin tidak memicu hal itu kepada siapa pun,” ujar dia. Mereka yang melanggar protokol kesehatan akan di denda di tempat.

“Akhir dari cobaan ini akan datang. Sampai itu terjadi, kita harus tetap waspada sampai lebih banyak dari kita terlindungi. Di vaksinasi, pakai masker, jaga jarak fisik dari orang lain,” tutup Bainimarama.

Kategori
NEWS

Berita Terkini Jumlah COVID-19 di DKI Jakarta Kini Tambah 69 Kasus Lagi

Berita Terkini Jumlah COVID-19 di DKI Jakarta Kini Tambah 69 Kasus Lagi

Berita Terkini Jumlah COVID-19 di DKI Jakarta Kini Tambah 69 Kasus Lagi – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menjelaskan angka masalah COVID-19 di Jakarta lagi bertambah sebanyak 69 masalah per Selasa kemarin. Jumlah itu di dapatkan dari hasil tes PCR pada 14.261 orang.

“Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 14.261 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis masalah baru bersama dengan hasil 69 positif dan 14.192 negatif,” kata Dwi melalui keterangan tertulisnya, Rabu kemarin.

Berikut ini berita lebih lanjut terkait perkemabangan Covid-19 di Jakarta.

1. Sebanyak 105.054 orang di tes PCR pekan ini
Jumlah COVID-19 di DKI Jakarta Tambah 69 Kasus

Dwi mengatakan, berdasarkan standar WHO, tes PCR di lakukan terhadap 1.000 orang per sejuta penduduk dalam seminggu. Artinya, Jakarta minimal harus mengetes 10.645 orang per minggu.

Target tersebut pun telah di lampaui Jakarta. Dwi mengatakan dalam seminggu terakhir 105.054 orang di tes PCR.

“Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 105.054 orang di tes PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 683.752 per sejuta penduduk,” terang Dwi.

2. Jumlah kasus aktif COVID-19 ada 486 orang

Adapun, jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta naik sejumlah 26 kasus. Sehingga, kata dia, jumlah orang yang masih di rawat maupun isolasi sebanyak 486 orang.

Sedangkan, jumlah total kasus konfirmasi positif virus corona di Jakarta sampai hari ini sebanyak 863.551 kasus. Perlu di ketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua di konfirmasi ulang dengan PCR.

“Dari jumlah total kasus positif, total orang di nyatakan telah sembuh sebanyak 849.491 dengan tingkat kesembuhan 98,4 persen, dan total 13.574 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4 persen,” tutur dia.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,6 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,9 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen.

3. Proses vaksinasi masih berlangsung

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Sebanyak 11.061.277 orang (123,7 persen dari target) telah mendapat vaksin dosis pertama, dengan proporsi 67 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 33 persen warga KTP non-DKI.

Sedangkan, penerima vaksin dosis kedua kini mencapai 8.887.770 orang (99,4 persen dari target). Proporsi vaksinasi dosis kedua di Jakarta adalah 70 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 30 persen warga KTP non-DKI.