Pemerintah Ajak Masyarakat Untuk Kawal Penyaluran Bantuan Sosial
Pemerintah Ajak Masyarakat Untuk Kawal Penyaluran Bantuan Sosial – Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasca penetapan perpanjangan PPKM, pemerintah mengumumkan penambahan jumlah dan jangkauan bansos untuk meringankan beban pengeluaran rakyat, sekaligus sebagai stimulus perekonomian.
Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosialmaupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosialsesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menyusul pengumuman tersebut, pemerintah memastikan penguatan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Agar semakin tepat sasaran, dan mengajak peran serta masyarakat untuk mengawal program bansos ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengemukakan, “Untuk mengawal dan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, Dirangkum dari idn poker android pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan anti korupsi. Sinkronisasi data dan peningkatan akurasi, misalnya dengan meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.”
1. Minimalisir risiko penyelewengan
Untuk meminimalisir risiko penyelewengan, pemerintah melakukan berbagai inovasi terkait mekanisme penyaluran di lapangan, misalnya penyaluran langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Bank Himbara.
“Kendati pemerintah terus menggalang upaya meminimalisir penyimpangan, kita tetap memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk bantu mengawasi distribusinya di lapangan. Apabila menemukan indikasi kecurangan, masyarakat dapat melapor kepada aparat penegak hukum seperti polisi setempat, atau melalui website dan email Kementerian Sosial,” tambah Menteri Johnny.
2. Sampaikan keluhan di aplikasi JAGA.ID
Untuk memfasilitasi masyarakat, KPK telah memprakarsai aplikasi JAGA.ID di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos termasuk mencari informasi tentang bansos dan COVID-19.
Melalui Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, KPK meminta segenap pihak untuk tidak memanfaatkan situasi. Pandemi demi keuntungan pribadi atau membuat kebijakan merugikan masyarakat yang membutuhkan.
3. KPK akan teruskan keluhan
KPK akan meneruskan keluhan yang di terima melalui platform tersebut kepada kementerian atau pemda terkait dan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang di sampaikan masyarakat.
Komitmen dan pelibatan petugas RT/RW, desa/kelurahan juga mutlak diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Karena unsur personil tersebut yang menjadi ujung tombak, berhadapan langsung dengan masyarakat, dan memahami situasi di lapangan.